POOLADVISTA.COM

Untitled Document

Download file PDF di sini

 

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

  1. Pengertian
    1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

    2. Afiliasi adalah:
      1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
      2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
      3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
      4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
      5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
      6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

    3. Komisaris Independen adalah Komisaris yang :
      1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali;
      2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/ atau Komisaris lainnya;
      3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan;
      4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

  2.  Struktur dan Keanggotaan Komite Audit
    1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

    2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

    3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
      1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,memimpin,mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
      2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
      3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
      4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

  3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
  4. Anggota Komite Audit :

    1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
    2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
    3. Wajib memiliki kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan Publik;
    4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
    5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan;
    6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
    8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
    9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
    10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
    11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
  5. Masa Tugas

    Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

  6. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

    Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab  antara lain sebagai berikut :

    1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
    2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
    3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
    4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
    5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
    6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
    7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
    8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
    9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik;
  7. Wewenang Komite Audit
  8. Dalam   melaksanakan   tugasnya   Komite   Audit   mempunyai  wewenang  sebagai
    Berikut :

    1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
    2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
    3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
    4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

  9. Rapat Komite Audit

    1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
    2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
    3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalm risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

  10. Pelaporan

    1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
    2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
    3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
    4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik.

  11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang memyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2013

 

PT. POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

tandatangan